SANGA.ID. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) menerima kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk mengecek kesiapan pemilu di Kota Bogor.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI pada Selasa (14/2/2023), diterima langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Kota Bogor, Ketua KPUD Kota Bogor, Samsudin dan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Diawal paparannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi menyampaikan bahwa pada forum-forum Apeksi pihaknya sering mengartikulasikan bahwa kondisi dan tantangan kepala daerah saat ini tidaklah mudah.
Ada berbagai tantangan yang dihadapi termasuk aturan percepatan masa jabatan kepala daerah yang selesai di awal 2024 harus berakhir pada Desember 2023.
Sehingga jabatan kepala daerah akan dipimpin oleh Pj (penjabat).
“Dari Apeksi kami sering menyampaikan bahwa pejabat itu (Pj) harus yang memahami dinamika lokal, bisa komunikasi, opsi terbaik ada di Sekda karena sudah biasa dan tahu sensitivitas kota. Karena kami khawatir ketika Pj menghadapi satu persoalan,” katanya.
Mengenai tahapan pemilu lanjut Bima Arya pihaknya bersama penyelenggara Pemilu sudah bergerak cepat mempersiapkan segala tahapannya.
“Secara umum apa yang sudah digariskan terkait tahapan-tahapan kami ikuti, walaupun ini di akhir masa jabatan kami. Kita ikuti seluruh tahapan sesuai aturan,” ujarnya.
Persiapan tahapan pemilu sudah dilakukan sejak tahun 2022 dengan mengucurkan dana cadangan dari APBD murni yang juga dianggarkan pada perubahan di tahun 2023.
Selain dukungan anggaran lanjut Bima Arya, Pemkot Bogor juga menyiapkan personel untuk kebutuhan di bidang administrasi, kebutuhan pegawai di sekretariat kecamatan ataupun di PPS.
