Banda Aceh. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah pusat, salah satunya terkait dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang masih ditemukan banyak kendala di daerah.
Hal tersebut diungkap Bima Arya di sela Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) 1 APEKSI yang berlangsung di Kota Banda Aceh, Senin (22/11/2021).
“Kami banyak diskusi dengan sesama kepala daerah dan ASN-ASN, OPD yang sehari hari ada di lapangan. Sistem OSS yang sekarang didorong oleh pemerintah pusat kita yakini baik. SIPD kita yakini juga arahnya jelas agar ada transparansi dan efisiensi. Tapi ada fakta juga, niatan UU Ciptaker untuk memulihkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata berdasarkan data di lapangan banyak terkendala,” ungkap Bima Arya.
Untuk persoalan aplikasi saja, Bima Arya mencatat ada 4 poin kendala yang dirasakan pemerintah daerah. “Aplikasi OSS masih sering down karena masih terus dalam pengembangan sehingga membuat pelayanan di daerah terganggu. Lalu fitur yang belum lengkap untuk memenuhi prasyarat atau integrasi dengan jenis-jenis perizinan yang diatur dalam perundangan. Bahkan, kadang fitur hilang muncul,” terang Bima.
